https://dsnmui.or.id/category/fatwa/

Kali kedua penulis ke Maroko adalah untuk tujuan yang sangat spesifik, yaitu pembelajaran sharia micro finance banking untuk kerajaan Maroko sekaligus mencari kesempatan lebih mendalami bahasa arab untuk perbaikan kemampuan komunikasi penulis dalam forum-forum internasional dan untuk menyelesaikan buku ringkas ke-4 penulis dalam 3 bahasa yaitu Indonesia, Inggris dan Arab. Walaupun upaya Maroko untuk memiliki keuangan & perbankan Islam mandiri yang selalu dijegal oleh kepentingan Eropa khususnya Perancis di tiga tonggak kegagalan historis tahun 1985, 1995 dan terakhir di 2007; sampai di pertengahan 2013 ini, Party of Justice & Development (PJD) yang Islami dan Modern dan menguasai 105 dari 300 kursi parlemen, baru berhasil membuat majelis rendah parlemen Maroko meloloskan & menandatangani draft Undang-Undang yang akan membakukan keuangan & perbankan Islam. Draft Undang-Undang ini belum disetujui majelis tinggi parlemen untuk ditandatangani dan disahkan Raja Muhammad VI.

Dalam pertemuan-pertemuan persahabatan dengan Dr. Abdeslam Ballaji salah seorang think tank utama parlemen dari PJD bersama dengan beberapa high profile government officials kerajaan Maroko, penulis menyampaikan presentasi tentang Pembelajaran Sharia Micro Finance Banking Untuk Maroko case study Bank Rakyat Indonesia Syariah (Bank BRI Syariah). Begitu juga dalam diskusi individual dengan Presiden Asosiasi Persahabatan Indonesia Maroko Prof. Dr. Mariam Ait Ahmed. Mereka memahami bahwa yang diperlukan oleh rakyat Maroko adalah Micro Finance Banking semisal Bank BRI Syariah ini dan bank syariah lainnya di Indonesia dengan fokus kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Namun Euphoria keuangan syariah baru saja dimulai. Alih-alih sharia micro finance banking segera diimplementasikan untuk mengantisipasi resahnya masyarakat menengah ke bawah Maroko yang memerlukan pendanaan atas upaya-upaya kemandirian ekonominya, kerajaan Maroko malah sangat akomodatif terhadap group bank syariah besar dari Saudi semisal Faysal Islamic Bank dan beberapa group bank syariah besar Malaysia yang dikomandoi Bank Negara Malaysia.

Buku dalam bentuk softcopy karangan Catherine Graciet & Eric Laurent yang mengupas hal-hal kontroversial keluarga kerajaan Maroko membuat banyak masyarakat Maroko resah dan skeptis terhadap pemerintahan kerajaan. Undang-undang yang membakukan keuangan & perbankan Islam sangat diharapkan masyarakat menengah ke bawah agar lebih berpihak kepada mereka melalui penerapan Sharia Micro Finance Banking. Bisa diprediksi bahwa apabila yang lebih diakomodir pemerintah kerajaan Maroko adalah group bank syariah besar berskala internasional yang sangat didominasi semangat kapitalisme, maka tidak ada penawar yang berarti atas kontroversi rahasia umum keluarga kerajaan Maroko atas kekecewaan sebagian masyarakat Maroko yang sebagian besarnya adalah kelas menengah ke bawah.

Dalam banyak forum, persaudaraan dan persahabatan Indonesia dengan Maroko selalu diawali dengan cerita salah seorang wali songo Indonesia, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim yang sepertinya seorang ulama biasa saja di Maroko karena banyak rakyat Maroko tidak mengetahui tentang beliau walaupun beliau termasuk yang mengawali tersebarnya persaudaraan Islam secara baik di masyarakat Nusantara. Tidak berlebihan juga kiranya kalau sharia micro finance banking Maroko digugah oleh seorang pelaku keuangan syariah yang biasa saja di Indonesia karena tidak banyak yang mengenalnya. Sebagai 2 negeri yang sangat terhubung secara historis dalam silaturrahim ukhuwah Islamiyah, tidak berlebihan kiranya jika Indonesia dapat memfasilitasi Maroko memasuki sharia micro finance banking yang sangat diperlukan masyarakatnya, bahkan rajanya untuk mencegah terjadinya gejolak sosial yang dapat saja menjatuhkan pemerintahan sebagaimana yang terjadi di negara tetangga dekat Maroko. Alhamdulillaah tsumma alhamdulillaah, walaupun belum ada respon apapun dari pemerintah Indonesia diwakili Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atas keperluan Maroko mengembangkan sharia micro finance bankingnya; DR. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec. (yaitu senior sekaligus guru langsung dan mitra kerja yang penulis kenal sejak tahun 1985 di Yordania) insyaAllah berbicara di forum internasional Maroko tentang sharia micro finance banking bulan Juni 2013.

Di Maroko memang banyak yang “cantik”, “indah” dan “eksotis” untuk dijadikan target Diplomasi Ekonomi Syariah karena posisi negaranya yang menjadi target pariwisata dan bisnis negara-negara Eropa dan Timur Tengah bahkan Amerika dan Rusia. Amerika memindahkan sebagian fasilitas silicon valley-nya ke area gurun sahara Maroko. Swasta Rusia diam-diam menjadi pemilik dan operator wisata gurun sahara bukan hanya di Maroko. Produk-produk buatan Maroko sangat mudah diterima oleh Eropa dan Timur Tengah. Bayangkan jika Indonesia berkolaborasi sebagai produsen barang-barang dengan kualitas baik dengan Maroko untuk lebih mudah masuk ke pasar Eropa dan Timur Tengah. Indofood sudah berkolaborasi dengan Maroko memasarkan Indomie ke Afrika Utara bahkan Eropa.

Negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia tak serta merta menjadikan Indonesia memiliki peran besar dalam ekonomi syariah. Padahal banyak pihak, terutama dari negara-negara Islam di Timur Tengah & umat lainnya seperti negara-negara pecahan uni soviet serta tentu saja Maroko, berharap Indonesia dapat menjadi penengah dengan kemoderatannya dalam membagi kemampuannya untuk menanggapi berbagai rencana penerapan ekonomi syariah yang ada saat ini dengan kemampuan penerapan ekonomi dan keuangan syariah yang ditandai dengan koordinasi baik penerapan fatwa keuangan syariah antara Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Keuangan Indonesia.

Sangat ironis jika melihat sikap negara-negara tetangga Indonesia yang berambisi menjadi hub keuangan syariah di Asia dan dunia. Singapura dalam diplomasi ekonomi syariahnya, pernah menyebutkan bahwa salah satu potensi mereka menjadi hub syariah adalah karena bertetangga dekat dengan Indonesia. Saya jadi membayangkan, jika diberi amanah menjadi salah satu pemimpin negara ini, yang tentunya umat Islamnya akan mendukung penuh di semua lini untuk diplomasi ekonomi syariah, maka saya akan mengatakan “Kami siap segala sesuatunya untuk menjadi pemberdaya keuangan & perbankan syariah saudara-saudara kami dari Asia, Timur Tengah atau belahan dunia manapun termasuk Maroko di Afrika Utara paling Barat …. Dan kami adalah negara dengan umat muslim terbesar di dunia yang kaya dengan berbagai kemampuan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah…”

Brazil adalah negara terjauh menurut jarak dan waktu tempuh yang pernah penulis kunjungi. Walaupun Brazil penduduknya dianggap berbasis agama Katolik, namun orang Brazil sendiri lebih menganggap sepak bola sebagai agama mereka Penduduk Brazil adalah orang-orang yang work hard but play and party a lot. Menariknya Brazil adalah tipe negaranya yang dalam banyak hal menyerupai Indonesia. Kisaran jumlah penduduknya yang sekitar 200 jutaan dengan berbagai macam etnis dan ras, kelas ekonomi masyarakatnya yang menumpuk di kelas menengah dan menengah ke bawah serta ekonominya dengan titik berat sektor pertanian komoditas dan industri manufaktur, banyak menyerupai Indonesia.

Perbedaan yang menyolok saat tulisan ini dibuat adalah Brazil mempunyai Gross Domestic Product (GDP) tidak kurang dari US$ 2.500 Milyar (2,5 Trilyun) yaitu lebih dari 3X GDP Indonesia yang diperkirakan US$ 700 Milyar (0,7 Trilyun), yang berarti produktivitas serta pendapatan perkapita masyarakat Brazil lebih dari 3X masyarakat Indonesia. Padahal Brazil di periode tahun 1990an pernah dimasukkan ke dalam kategori less developed country untuk mendapatkan potongan hutang luar negeri sampai 80% dari yang berjalan, dan sejak 1985 sampai dengan 1995 telah berganti mata uang dari Cruzeiro sebanyak 6X dan akhirnya menetapkan Reales (R$) sebagai mata uangnya. Periode 1985 – 1995 adalah masa yang berat bagi masyarakat Brazil, yaitu periode ekonomi dengan very high interest rate & very high volatility of purchasing power parity. Sebuah keadaan krisis yang jauh lebih panjang dan berat dibanding krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia menjelang dan sampai di awal tahun 2000an.

Keberhasilan Brazil menjadikan negaranya menjadi salah satu negara dari most emerging countries bersama Rusia, Indonesia dan China (BRIC) pantas diambil sebagai pelajaran bagi Indonesia. Menurut Bank Central Brazil, yang memiliki kompleks perkantoran sangat sederhana dibanding Bank Indonesia, 3 fitur kebijakan makro ekonomi yang membuat Brazil keluar dari krisis yang sangat panjang dan bertahan menghadapi krisis dunia, Eropa dan Amerika hingga sekarang adalah: Inflation Targeting, Fiscal Responsibility & Exchange Rate Flexibility. Kombinasi dari ketiga fitur kebijakan makro ekonomi ini mempunyai esensi kemandirian yang sejalan dengan kesyariahan dalam ekonomi. Kemandirian adalah salah satu yang yang diperumpamakan dalam bagian terakhir Hadits periwayatan dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (H.R. Ibnu Majah).

Brazilian Development Bank (BNDES) yang memiliki misi sosial dan lingkungan khas Brazil, mempunyai kebijakan yang sangat berpihak kepada sektor usaha kecil produktif yang mendukung sektor ekonomi riil Brazil. Semakin kecil usaha produktif sektor riil, semakin kecil bunga yang dikenakan dan semakin lama jangka waktu yang dikenakan. Hal ini bertolak belakang dengan kebiasaan praktik perbankan konvensional maupun syariah di Indonesia yang cenderung mengenakan bunga maupun margin yang tinggi bagi usaha kecil produktif sektor riil karena dianggap tidak atau kurang bankable dan berisiko tinggi.

Dalam interaksi penulis dengan beberapa Economists dari Santander Bank (ranking 5 total asset di industri keuangan Brazil) ada jurus ekonomi yang mereka pandang sangat dijunjung oleh pimpinan Brazil yang sudah diganti beberapa kali namun tetap diterapkan bahkan oleh Presiden Lola yang menjadi kebanggaan para pelaku ekonomi. Penerapan Exchange Rate Flexibility terhadap mata uang Dollar Amerika dan mata uang Euro Eropa, apabila tidak berhati-hati dan didukung oleh sektor riil yang kuat, akan mengganggu ekonomi Brazil. Untuk itu Presiden Lola tetap dengan segala kesederhanaannya (kediaman dan tempat kerjanya di Brasilia yang sederhana untuk ukuran pimpinan tertinggi negara, bahkan dibanding Indonesia sekalipun) menerapkan kebijakan yang sudah dijalankan oleh para pendahulunya, yaitu: mengantisipasi kemungkinan terjadinya penurunan ekonomi dan keuangan yang terkait dengan mata uang Dollar Amerika dan mata uang Euro Eropa dengan mendorong ekspor Brazil yang terdiri dari produk-produk komoditas pertanian dan industri manufaktur ke negara-negara yang lebih beragam, terutama ke negara Latin Amerika lainnya seperti Argentina, Uruguay, Paraguay, Mexico dan lainnya, serta negara-negara lainnya seperti negara-negara Asia dan Afrika.

Komoditas pertanian Brazil seperti Kopi dan Pisang sangat mendunia. Begitu juga produk industri manufaktur mobil yang terkenal dengan flexy cars ukuran kecil dan sedang dengan mesin terintegrasi 3 in 1 menggunakan bahan bakar petroleum, ethanol dan gas, sementara mobil-mobil besar di Brazil menggunakan bio diesel dari banyak macam-macam tumbuhan di Brazil. Lagi-lagi ini sangat sejalan dengan kemandirian ekonomi sebagai salah satu yang yang diperumpamakan dalam bagian terakhir Hadits periwayatan dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (H.R. Ibnu Majah). Kebijakan sektor riil dalam ekonomi dan keuangan Brazil adalah melakukan privatisasi nasional atas semua Multi National Companies dengan memberi tax heaven sampai dengan 20 tahun. Mobil-mobil Eropa seperti VW dan mesin-mesin pabrik yang diproduksi di Brazil, jauh lebih sesuai dan canggih untuk kondisi alam Brazil dan Latin Amerika dibanding negara-negara asal mobil dan mesin tersebut.

Infrastruktur ekonomi dan perkotaan juga sangat diperhatikan oleh pemerintah Brazil secara berkesinambungan. Pemindahan ibukota dari Rio De Janeiro ke Brasilia yang dimulai masa pemerintahan Presiden Kubichek (1960an) sahabat Presiden Soekarno adalah visi struktur ekonomi dan perkotaan yang brilliant. Sao Paolo yang merupakan ranking kota yang lebih padat dibanding Jakarta memperlihatkan antrian lalu lintas yang lebih sedikit, jumlah motor yang lebih sedikit walaupun kepadatan penduduknya 3X dibanding Jakarta.

Kebijakan ekonomi dan keuangan Brazil yang mengandalkan kemandirian sangat tercermin dalam pengaturan lembaga keuangan di Brazil. Bank-bank Umum di Brazil diarahkan untuk merger sehingga Lembaga Keuangan rangking 1 – 5 adalah bank-bank lokal standar internasional dengan jaringan yang “besar” dan “indah” interaksinya dengan komunitas masyarakat Brazil. Bradesco sebagai lembaga keuangan rangking 3 di Brazil adalah contoh konkret indahnya interaksi Lembaga Keuangan yang mempunyai Head Quarter Office menyatu dengan masyarakat 1 distrik di kota Sao Paolo. Dengan yayasannya, Bradesco memberi beasiswa dan kesempatan kepada komunitas masyarakat yang bersedia bekerja paruh waktu atau bekerja penuh, dengan jenjang karir yang menarik. Turn over pegawai di Bradesco bisa serendah 4% saja setahun, itupun biasanya dari pegawai professional hire yang bukan berasal dari akar komunitas Bradesco. Jumlah Lembaga Keuangan di Brazil jauh lebih sedikit dibanding Indonesia dan diproteksi dengan kebijakan pemerintah yang tidak mudah memberikan izin kepada Lembaga Keuangan asing untuk beroperasi di Brazil. Lembaga Keuangan asing yang memberikan produk-produk keuangan generic seperti Lembaga Keuangan lokal akan sulit memperoleh ijin operasi di Brazil. Pemerintah Brazil juga tidak berkeinginan menciptakan Otoritas Jasa Keuangan. Brazil lebih menerapkan kesederhanaan kebijakan pengawasan yang berkesinambungan antara Bank Sentral, Kementrian Keuangan dan Kementrian Perdagangan dalam sebuah kebijakan pengawasan pengembangan perekonomian menyeluruh yang menjadi agenda utama kepemimpinan tertinggi Brazil.

Ada satu hal utama yang belum mampu dilakukan Brazil terkait dengan penyediaan instrumen permodalan untuk menarik investor dari luar Amerika dan Eropa masuk ke Brazil. Kebijakan perbankan yang hanya menjamin kisaran setara dengan US$ 35.000 untuk foreign deposit perindividu sangat tidak menarik untuk orang asing. Bursa Brazil yang menggabungkan securities, commodities & futures exchange belum menarik minat investor dari luar Amerika dan Eropa untuk masuk. Tahun 2011 BM&FBOVESPA Brazil sebagai securities, commodities & futures exchange melakukan road show ke negara-negara timur tengah untuk mengajak masuk sebagai investor di Brazil sebagai most emerging country. Mereka gagal mengantisipasi anggapan investor negara-negara timur tengah yang menganggap Brazil bukanlah negara yang bisa mengakomodir keinginan para investor untuk melakukan investasi di sharia compliant investment. Brazil memerlukan investor dari luar Amerika dan Eropa untuk kebijakan antisipasi krisis yang dapat melanda kawasan Amerika dan Eropa.

Secara pribadi, penulis menawarkan kemampuan expertise khas Indonesia dalam memfasilitasi keperluan penciptaan sharia compliant investment di Brazil kepada International Business BM&FBOVESPA Brazil. Tentu saja hal ini penulis sampaikan dan usulkan kepada Duta Besar Indonesia di Brazil Bapak Sudaryomo Hartosudarmo yang bersama Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar Republik Indonesia serta Consul Paulo Camiz De Fonseca sangat akomodatif menemani kunjungan benchmarking penulis ke Brazil di tiga kota utama yaitu Rio De Janeiro, Brasilia dan Sao Paolo. Tidak berlebihan kiranya jika Indonesia dapat memfasilitasi Brazil memasuki pasar modal dan keuangan syariah dengan memberikan training & advisory melalui hubungan formal government to government yang akan menjadi indikator utama keberhasilan Diplomasi Ekonomi Indonesia di mata dunia. Brazil memang “besar” dan “indah” untuk dijadikan target Diplomasi Ekonomi.

Negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia tak serta merta menjadikan Indonesia memiliki peran besar dalam ekonomi syariah. Padahal banyak pihak, terutama dari negara-negara Islam di Timur Tengah dan umat lainnya seperti negara-negara pecahan uni soviet, berharap Indonesia dapat menjadi penengah dengan kemoderatannya dalam membagi kemampuannya untuk menanggapi berbagai rencana penerapan ekonomi syariah yang ada saat ini dengan kemampuan penerapan ekonomi dan keuangan syariah yang ditandai dengan koordinasi baik penerapan fatwa keuangan syariah antara Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan 2 otoritas keuangan yaitu Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan.

Sangat ironis jika melihat sikap negara-negara tetangga Indonesia yang berambisi menjadi hub keuangan syariah di Asia dan dunia. Singapura dalam diplomasi ekonomi syariahnya, pernah menyebutkan bahwa salah satu potensi mereka menjadi hub syariah adalah karena bertetangga dekat dengan Indonesia. Saya jadi membayangkan, jika diberi amanah menjadi salah satu pemimpin negara ini, yang tentunya umat Islamnya akan mendukung penuh di semua lini untuk diplomasi ekonomi syariah, maka saya akan mengatakan “Kami siap segala sesuatunya untuk menjadi hub dan tujuan investasi syariah saudara-saudara kami dari Timur Tengah atau belahan dunia manapun termasuk Brazil …. Dan kami adalah negara dengan umat muslim terbesar di dunia yang kaya dengan berbagai kemampuan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah…”

Maroko adalah negara kerajaan berkonstitusi Islam yang eksotis karena bahasa dan budaya serta penduduknya bercampur dalam esensi Arab dan Eropa terutama Perancis & Spanyol. Kisaran jumlah penduduknya yang sekitar 40 jutaan dengan berbagai macam etnis dan ras Eropa bercampur Timur Tengah & Afrika Utara, kelas ekonomi masyarakatnya yang menumpuk di kelas menengah dan menengah ke bawah serta ekonominya dengan titik berat sektor komoditas tradisional kerajinan rumah tangga & industri manufaktur fosfat, merupakan hal yang menjadikan negara ini menjadi tujuan pariwisata masyarakat Eropa, Amerika & belahan dunia lainnya. Turis mancanegara yang datang ke Maroko setiap tahunnya mencapai angka 40 jutaan juga, sama banyaknya dengan kisaran jumlah penduduknya.

Maroko berupaya untuk menjadi negara yang mandiri karena Raja Hasan II terpesona dengan diplomasi kemandirian negara merdeka Republik Indonesia yang disampaikan mendiang Presiden Sukarno dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Sebagai negara kerajaan berkonstitusi Islam, Maroko sadar benar dengan hakikat kemerdekaan & kemandirian. Kemandirian adalah salah satu yang yang diperumpamakan dalam bagian terakhir Hadits periwayatan dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (H.R. Ibnu Majah).

Sangat disayangkan bahwa upaya Maroko untuk memiliki keuangan & perbankan Islam yang mandiri selalu dijegal oleh kepentingan Eropa khususnya Perancis. Ada tiga tonggak historis upaya pembakuan keuangan & perbankan Islam yang digagalkan pihak-pihak asing, yaitu tahun 1985, 1995 dan terakhir di 2007. Di 2012 dan 2013 ini, Party of Justice & Development (PJD) yang Islami dan Modern menguasai 105 dari 300 kursi parlemen berhasil membuat Parlemen Maroko meloloskan & menandatangani draft Undang-Undang yang akan membakukan keuangan & perbankan Islam. Insya Allah, Undang-Undang ini segera ditandatangani dan disahkan Raja Muhammad VI di 2013.

Penulis sangat beruntung, atas koordinasi Bapak Duta Besar Tosari Widjaja melalui Sekretarisnya Husnul Amal Mas’ud dapat bertemu dengan orang kedua yang berkuasa setelah Raja Maroko, yaitu Perdana Menteri Abdelilah Benkirane dari partai PJD dan memberikan penjelasan singkat dalam Fusha Arabic & masukan-masukan dalam bahasa Inggris di forum Komisi Keuangan Parlemen Maroko yang kebanyakan terdiri dari anggota PJD dan juga dihadiri oleh Menteri Najib Boulif yang bertanggung jawab atas General Affairs & Good Governance Maroko. Penjelasan dan masukan-masukan adalah sharing tentang pembakuan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Di dalam forum ini juga, beberapa anggota parlemen menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat menjadi coach bagi Maroko dalam keuangan & perbankan Islam sebagaimana Indonesia pernah menjadi coach bagi Maroko untuk menjadi negara merdeka dari Perancis melalui forum-forum semisal Konferensi Asia Afrika. Dalam kesempatan lawatan selama 1 bulan untuk mempelajari bahasa arab yang lebih komunikatif, penulis juga menyampaikan overview bertajuk Islamic Banking & Finance for Morocco – the Indonesian Way di Asosiasi Persahabatan Indonesia & Maroko yang dikoordinasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes RI) di Rabat – Maroko. Hadir dalam overview ini anggota-anggota parlemen dari PJD, think tank ekonomi dan budaya Islam seperti para professor dan akademisi dari universitas-universitas terbaik di Maroko, dan tentu saja Bapak Duta Besar beserta para staf & masyarakat Indonesianya yang sangat mendukung kegiatan ini. Secara eksplisit penulis menawarkan kemampuan expertise khas Indonesia dalam forum-forum yang penulis hadiri. Institusi-institusi utama yang penulis sampaikan kepada Kedubes RI sebagai pihak yang standby untuk dilihat sebagai model & dijadikan coach dalam pembakuan keuangan & perbankan Islam Maroko yang berbasis micro finance adalah Bank BRI Syariah & International Center for Development in Islamic Finance (ICDIF) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) – Bank Indonesia (BI) serta tentu saja Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Buku Kumpulan Fatwa no. 1 – 82 dalam bahasa Arab DSN – MUI sudah ada di Kedubes RI dan anggota parlemen serta think tank pembakuan keuangan & perbankan Islam Maroko. Secara kelembagaan, penulis berharap Fatwa DSN – MUI bisa dikirim dan didistribusikan lebih banyak ke Kedubes RI Rabat disertai dengan skedul-skedul seminar & pelatihan internasional keuangan & perbankan syariah yang diadakan oleh Indonesia untuk dihadiri oleh sahabat-sahabat penting anggota parlemen & think tank dari Maroko.

Salah seorang wali songo Indonesia, yaitu Maulana Malik Ibrahim berasal dari Maroko. Beliau termasuk yang mengawali tersebarnya persaudaraan Islam secara baik di masyarakat Nusantara. Dengan demikian sebagai 2 negeri yang sangat terhubung secara historis dalam silaturrahim ukhuwah Islamiyah, tidak berlebihan kiranya jika Indonesia dapat memfasilitasi Maroko memasuki keuangan & perbankan syariah dengan memberikan training & advisory melalui hubungan formal government to government yang akan menjadi indikator utama keberhasilan Diplomasi Ekonomi Indonesia di mata dunia. Maroko memang “cantik”, “indah” dan “eksotis” untuk dijadikan target Diplomasi Ekonomi Syariah karena posisi negaranya yang menjadi target pariwisata dan bisnis negara-negara Eropa dan Timur Tengah. Produk-produk buatan Maroko sangat mudah diterima oleh Eropa dan Timur Tengah. Bayangkan jika Indonesia berkolaborasi sebagai produsen barang-barang dengan kualitas baik dengan Maroko untuk lebih mudah masuk ke pasar Eropa dan Timur Tengah.

Negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia tak serta merta menjadikan Indonesia memiliki peran besar dalam ekonomi syariah. Padahal banyak pihak, terutama dari negara-negara Islam di Timur Tengah & umat lainnya seperti negara-negara pecahan uni soviet serta tentu saja Maroko, berharap Indonesia dapat menjadi penengah dengan kemoderatannya dalam membagi kemampuannya untuk menanggapi berbagai rencana penerapan ekonomi syariah yang ada saat ini dengan kemampuan penerapan ekonomi dan keuangan syariah yang ditandai dengan koordinasi baik penerapan fatwa keuangan syariah antara Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Keuangan Indonesia.

Sangat ironis jika melihat sikap negara-negara tetangga Indonesia yang berambisi menjadi hub keuangan syariah di Asia dan dunia. Singapura dalam diplomasi ekonomi syariahnya, pernah menyebutkan bahwa salah satu potensi mereka menjadi hub syariah adalah karena bertetangga dekat dengan Indonesia. Saya jadi membayangkan, jika diberi amanah menjadi salah satu pemimpin negara ini, yang tentunya umat Islamnya akan mendukung penuh di semua lini untuk diplomasi ekonomi syariah, maka saya akan mengatakan “Kami siap segala sesuatunya untuk menjadi pemberdaya keuangan & perbankan syariah saudara-saudara kami dari Asia, Timur Tengah atau belahan dunia manapun termasuk Maroko di Afrika Utara paling Barat …. Dan kami adalah negara dengan umat muslim terbesar di dunia yang kaya dengan berbagai kemampuan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah…”

The Doctor – Zainul Yasni (Muslim Ghafarrah)
Dengan Case Study: Sulawesi Selatan

Dissertasi – Untuk mentjapai gelar doctor dalam Ilmu Ekonomi pada Universitas Hasanuddin di Makassar, atas kuasa Rektor Letkol. Dr. M. Natzir Said S.H.
Dibela dimuka umum dalam gedung Universitas Hasanuddin pada tanggal 26 Pebruari 1968 pukul 9 pagi.

Motto: Menudju pelaksanaan prinsip ekonomi dalam membangun ekonomi Rakjat dan Negara.
– (Mohammad Hatta)

Berpangkal pada tani dan desa
Berkembang dalam industri dan mesin
Berudjung dalam masjarakat Adil dan Makmur
Berdasar Pantja Sila, dalam ampunan Tuhan Jang Maha Esa
– (Crash Program Pangan Sulawesi Selatan)

Untuk: Ibunda, Ajahanda, Istriku An, Anak-anakku Jus, Eddy, Enny, Wati, Hasanuddin, Ina, dan Rita jang kutjintai.

Pengantar

Perdjuangan memperoleh kemerdekaan mengalahkan pendjadjahan dan perdjuangan mengisi kemerdekaan mengalahkan kemiskinan, telah menempatkan para sardjana kepada bidang tugas penting, jaitu lapangan pengabdian masjarakat, disamping tugas ilmijah dan pembinaan karakter generasi baru Indonesia.

Selama 6 1/2 tahun membantu pimpinan daerah Sulawesi Selatan dalam bidang ekonomi dan pembangunan, disamping mengadjar di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, maka uasaha pengabdian itu telah pula merupakan lapangan field research jang sangat menarik dan jang sangat memberikan suatu gairah jang jauh berbeda dengan gairahnja suatu library research dari latji-latji dan lemari perpustakaan. Disini ,,perpustakaan”-nja adalah: alam, ternak dilapangan hidjau, padi disawah, hutan ikan, sungai dan laut serta manusia jang mentjari hidup diatasnja.

thesis jang dikemukakan ini adalah terutama hasil dari pengalaman dan penjelidikan ditempat (on the spot-experiences dan field research) jang demikian itu. -Djakarta, awal tahun 1968-

Pendahuluan

Swadaja adalah kata sanskrit jang berarti oto-aktivita, jaitu kegiatan produk-kreatif jang timbul dari semangat dan kemauan jang datang dari dalam diri seseorang atau berupa konsensus didalam pergaulan sekumpulan orang atau suatu daerah, didorong terutama oleh kesadaran ekonomis akan kebutuhan hidup.

Dengan demikian swadaja itu mungkin timbul dari perorangan ataupun organisasi. *)-Swadaja berbeda dengan swasembada, jang berarti serba tjukup sendiri (selfsufficiency) dan mendekati pengertian autarki-(*

Terasanja kebutuhan itu ditentukan tidak sadja oleh hal-hal jang datang dari dalam, tetapi banjak pula dipengaruhi oleh semangat dan keadaan disekitarnja, termasuk rentjana-rentjana umum jang ditetapkan oleh pimpinan masjarakat (pemerintah, wibawa pimpinan dan lembaga-lembaga jang dapat mempengaruhi tindakan-tindakan masjarakat).

Dengan demikian, maka swadaja itu pada hakekatnja bukanlah tindakan sepihak dari orang atau kumpulan maupun satuan daerah tadi. Dia sebenarnja merupakan synthese jang terpadu setelah mengalami ,,pergolakan” antara kemauan sendiri atau kumpulan dengan kehendak serta daja tolak dan tarik jang datang dari luar.

Dalam pada itu, pimpinan masjarakat dengan tindakannja setjara swadaja dapat memantjing timbulnja swadaja-swadaja dalam masjarakat dan dapat pula melingkarinja dengan berbagai tjara incentive dan dis-incentive, bimbingan serta pengarah-an kegiatan, demikian rupa sehingga swadaja jang timbul itu merupakan kegiatan produktif-kreatif jang terpadu dari unsur-unsur individualita dan unsur-unsur kollektivita. Disini hak kebebasan asasi bertaut dengan hak kedaulatan kollektif!

Ekonomi-swadaja, ialah semangat dan pembawaan membangun ekonomi berdasarkan djiwa seperti jang tersebut diatas. Intinja terletak dalam proces ,,tantangan dan sambutannja” (challenge and response) jang setjara praktis ditimbulkan, dibimbing dan diarahkan menudju tingkat kegiatan ekonomi jang lebih tinggi dengan bertitik berat kepada swadaja.

Ia dapat merupakan landasan pokok (guiding principle) tentang tjara membangun, meskipun ia bukan sistim pada dirinja. Ibarat orang menembak, istilah ini tidak bermaksud menundjukkan sistim dan teori menembak, tetapi hendaknja ia pertama-tama mendjadi sumber semangat dan landasan sikap mental sipenembak (the man behind the gun), jang dengan sendirinja tentu akan berkesan pula dalam pembentukan dan pembinaan sistim dan tjara-tjara pembangunan. Akan tetapi sistim ekonomi Indonesia jang hendak kita bina, – jakni bukan totaliter komunis dan bukan pula liberal kapitalis -, hanja akan dapat tumbuh, berkembang dan berakar, manakala ia didasarkan atas semangat dan pembawaan ekonomi swadaja jang demikian itu.

Selandjutnja pula dikatakan, bahwa ekonomi swadaja adalah intisari dari demokrasi ekonomi dan kepribadian Pantja Sila jang berlandaskan kebebasan dan keter-arah-an menurut suatu konsensus jang ditetapkan dengan musjawarah bersama. Tiap tindakan ekonomi dan sosial berdasar swadaja jang dengan bidjaksana diarahkan itu tentu akan dilakukan dengan rasa tanggung djawab kepada diri, masjarakat dan Tuhan Jang Maha Esa.

Swadaja jang berkembang adalah pertanda bagi dihormatinja hak-hak asasi manusia dan terlaksananja djaminan hukum bagi milik dan usaha, baik perorangan maupun persekutuan. Bakat dan kesanggupan dapat berkembang. Agama dan kepertjajaan dapat diamalkan. Semuanja itu dalam rangka kerukunan dan toleransi hidup bersama sebangsa dan setanah air, dibawah bimbingan suatu pemerintah pilihan rakjat jang berwibawa dan tjakap serta tangkas dalam menindak unsur-unsur perusak masjarakat. Tanpa iklim jang demikian swadaja tidak akan tumbuh, apalagi akan berkembang!

Dan atas dasar itu pulalah mudah kiranja dipahamkan, bahwa ekonomi swadaja itu bertolak belakang dengan sentralisme ekonomi totaliter, baik fascis ataupun militaris, apalagi komunis!

sedjalan dengan itu,dalam Ketetapan No. XXI tahun 1966, MPRS telah memutuskan untuk memenuhi tuntutan hatinurani daerah dengan memberikan ,,otonomi seluas-luasnja kepada daerah dengan menjerahkan semua urusan kepada daerah berikut semua aparatur dan keuangannja, ketjuali hal-hal bersifat nasional jang akan diatur dan ditentukan dengan undang-undang”.

ketetapan itu mendjelaskan pula, bahwa jang ditudju dengan otonomi luas ialah ,,pendewasaan daerah menudju swadaja dan swasembada dalam segala bidang”, ,,sehingga akan lebih tjepat pula tertjapainja masjarakat Sosialis Pantja Sila”.

Oleh karena bidang ekonomi merupakan bidang jang penting sekali dalam pembangunan, maka kiranja tidaklah akan berkelebihan apabila dikatakan, bahwa sebenarnya ekonomi-swadaja adalah mahkota dari otonomi luas itu!

Demikian ekonomi-swadaja itu selaku landasan pokok dalam menggerakkan pembangunan, dengan sendirinja mempunyai implikasi dalam kebidjaksanaan dan tjara-tjara membangun, guna mentjapai hasil jang sebesar-besarnja dengan biaja sedikit-dikitnja dalam rangka mempertinggi tingkat kemakmuran Bangsa. Hal ini jang hendak didjeladjahi dan hendak kami kemukakan dalam keseluruhan buku ini.

Kami mengambil Sulawesi Selatan sebagai case study dan sebagai arena tempat membuktikan kejakinan kami, adalah karena berpengalaman disamping sebagai Dosen Fakultas Ekonomi Hasanuddin, selama 6 1/2 tahun membantu sekuat tenaga pimpinan masjarakat daerah itu dibidang ekonomi dan pembangunan jang notabene banjak sekali digerakkan dengan membangkitkan dasar-dasar dan semangat swadaja tersebut. Dengan demikian maka kesimpulan-kesimpulan dan thesis jang dikemukakan diperoleh dengan tjara induksi dan pragmatis serta disoroti dengan alam pikiran deduksi dan teori.

kami jakin, bahwa didalam ekonomi-swadaja sebagai landasan pokok jang dikemukakan untuk membangun Sulawesi Selatan itu, banjak terdapat unsur-unsur jang bernilai umum dan dapat digunakan djuga didaerah-daerah lain dalam rangka pembangunan nasional. Tentu Sadja dengan beberapa modifikasi jang bersifat operasionil sesuai dengan kondisi disana, guna mentjapai effisiensi jang sebesar-besarnja.

Inilah sebab-sebab terpenting jang menjebabkan kami memakai istilah ,,Ekonomi Swadaja” untuk djudul dissertasi ini atas dasar kejakinan, bahwa kuntji utama dalam mentjapai tjita-tjita kemakmuran rakjat dalam masjarakat Adil Makmur jang diidam-idamkan itu, untuk bahagian jang integral terletak pada berhasil tidaknja kita mentjiptakan iklim jang serasi guna dapat membangkitkan, memupuk dan membimbing swadaja masjarakat.

Pidato Pelantikan
Oleh
Promotor Prof. Dr. Mohammad Hatta

Setelah Rektor Universitas Hasanuddin Letkol. Dr. Mohd. Natzir Said S.H menjatakan, bahwa thesis jang dikemukakan promovendus dalam dissertasinja dengan memuaskan diterima oleh Senat dan karena itu promovendus berhak memakai gelar Doctor dalam Ilmu Ekonomi sesuai dengan peraturan dan undang-undang pendidikan negara, maka Promotor mengutjapkan pidato pelantikan jang diikuti dengan chidmat oleh promovendus dan hadirin.

Promotor Prof. Dr. Mohammad Hatta berkata dalam pidato pelantikannja sebagai berikut:

,,Sdr. Zainul Jasni setelah menamatkan studinja pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Djakarta tahun 1959, telah bekerdja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar. Selama bertahun-tahun menjadi dosen itu ia telah pula mendarma-baktikan tenaganja untuk membantu Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dengan sekuat tenaganja dibidang pembangunan daerah jang memakan bahagian besar dari waktu dan kegiatannja untuk kepentingan daerah ini.

Dengan sendjata ilmu jang ada padanja, pengabdiannja itu telah memungkinnja untuk memberikan sumbangannja itu dengan tjara jang dapat dipertanggungdjawabkan dari sudut ekonomi. Ia melihat alam dan liku-liku kenjataan hidup di daerah Sulawesi Selatan. Pengalaman itu membawanja kepada field research bertahun-tahun dan dari research itu lahir dissertasinja jang berdjudul: ,,Ekonomi Swadaja”, suatu case study: Sulawesi Selatan. Research dan pengalamannja itu telah membawannja kepada kejakinan ekonomi, bahwa pada swadaja jang berkembang dan dibimbing, terletak pangkal tolak jang sehat bagi pembangunan. Dissertasinja itu telah dibelanja pada hari ini dan hasilnya telah memberikannja hak memakai gelar Doctor dalam Ilmu Ekonomi sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan negara jang berlaku.

Selandjutnja saja minta agar Dr. Zainul Jasni meneruskan pengabdiannja itu dimanapun ia berada dan hendaknja sering pula menulis didalam atau diluar negeri, agar sari pengalaman dan pengetahuannja itu, jang langsung mengenai perbaikan nasib rakjat banjak, dapat kiranja dimanfaatkan untuk Negara dan Bangsa.

Dalam praktek dapat dirasakan perbedaan teori dan praktek. Ilmu Ekonomi mengupas masalahnja lepas dari ruang dan waktu. Dalam praktek dihadapi pengaruh ruang dan waktu itu jang tidak sedikit atas kongkritisasi dari pada kategori ekonomi. Disini sardjana ekonomi beladjar mengetahui batas-batas pelaksanaan teori ekonomi dalam praktek.

Bolehlah saja sekarang sebagai orang jang pertama memberi selamat kepada sdr. Dr. Zainul Jasni …….”.